TENTANG KAMI

Selayang Pandang

Sejarah Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Jurdiksatrasia) FPBS UPI ditandai dengan diresmikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1954 di Kampus Bumi Siliwangi Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 1 September 1954, No. 38742/Kab. Selanjutnya, disempurnakan dengan Surat Keputusan No. 40719/S tanggal 6 Juli 1956 yang isinya menyatakan pendirian tiga buah PTPG di tiga daerah, sebagai pendidikan tinggi keguruan di Indonesia, yaitu PTPG Batu Sangkar (Sumatera Barat), PTPG Bandung (Jawa Barat), dan PTPG Malang (Jawa Timur).

Pada tahun 2014 (tepatnya 20 Oktober 2014), Jurdiksatrasia akan  genap berusia 60 tahun dalam peranannya sebagai penghasil tenaga guru bahasa dan sastra Indonesia dan tenaga kependidikan lainnya. Selama itu pula Jurdiksatrasia telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. Salah satu perubahan dan perkembangan tersebut adalah pembukaan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia (Nonkependidikan) tahun 1998 sebagai akibat adanya perluasan mandat yang diberikan kepada UPI.

Dalam kurun waktu setengah abad itu, peranan Jurdiksatrasia telah banyak mewarnai perkembangan pendidikan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dari garba kampus Bumi Siliwangi telah lahir ribuan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang mengabdi sebagai tenaga guru dalam berbagai jenjang pendidikan yang tersebar di seluruh penjuru pelosok tanah air. Jurdiksatrasia juga telah banyak menghasilkan para ahli di bidang pendidikan dan pengajaran yang melahirkan berbagai konsep dan pemikiran tentang pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia mulai dari TK sampai dengan PT.

Dari usianya yang hampir ke-51 ini, perkembangan dan perubahan Jurdiksatrasia tampak dari kilasan perjalanan sejarahnya. Berikut ini sebagian kilasan yang berhasil didokumentasikan.

1. Periode PTPG  (1954—1956)

Pada saat didirikan, Jurdiksatrasia bernama Jurusan Bahasa dan Sastra, yang diketuai oleh Drs. Soebardi. Jurusan Bahasa dan Sastra dibagi menjadi dua seksi, yaitu (1) seksi bahasa dan sastra Indonesia, diketuai oleh Drs. Ukun Suryaman dan (2) seksi bahasa dan sastra Sunda, diketuai Drs. Syahrul Syarif. Jumlah mahasiswa angkatan pertama sebanyak 21 orang, antara lain Ahmad Slamet, Muslim Nurdin, dan Basuki Soekamto.

Jurusan Bahasa dan sastra memiliki empat tugas pokok yaitu:

(1)    menghasilkan tenaga guru yang merupakan manusia yang berpribadi penuh dan berpengetahuan cukup seimbang dengan tuntutan tugasnya;

(2)    melatih dan mempersiapkan manusia yang cakap bergaul, saling mengerti, mampu berorganisasi sebagai seorang yang bakal memimpin bangsanya;

(3)    berfunsgi sebagai alat masyarakat untuk menjunjung tinggi perikemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa menuju kesejahteraan masyarakat lahir dan batin;

(4)    mengadakan penelitian kembali atas asas-asas didaktik metodik yang menjiwai pendidikan dan pengajaran pada umumnya.

2. FKIP UNPAD (1961—1962)

Perubahan lembaga terjadi dengan adanya pengintegrasian PTPG ke dalam organisasi kelembagaan UNPAD pada tahun 1958, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1958 dan Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 25 November 1958. PTPG berubah status menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), bersamaan dengan semakin meningkatnya bidang akademik, personel, serta fisik material. Sejalan dengan perubahan kelembagaan itu, Jurdiksatrasia tetap eksis menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.

3. IKIP Bandung (Periode 1963—1964)

Perubahan dari peningkatan yang sangat berarti bagi pengembangan kelembagaan terjadi pada saat FKIP berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) berdasarkan SK Presiden No. 1 tanggal 3 Januari 1963. Tugas, fungsi, dan peranan IKIP tersirat di dalam SK Presiden tersebut:

Pertama, mempersatukan FKIP dan IPG dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang setingkat dengan universitas dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) dengan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan universitas lain.

Kedua, membentuk satu dewan pembantu yang bertugas membantu Menteri PTIP dalam menetapkan organisasi, kurikulum, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan tugas IKIP tersebut.

Begitu pula Jurdiksatrasia dalam perubahan dan peningkatan yang sangat berarti bagi pengembangan jurusannya, selalu mengikuti misi lembaga penaungnya.

4. IKIP Bandung (Periode 1964—1966)

Dalam perkembangannya IKIP mulai menata lembaga organisasi lebih profesional dalam meningkatkan layanan dan menjawab tantangan kebutuhan akan pendidikan di tanah air. Hasil penataan kelembagaan melahirkan struktur baru kelembagaan dengan terbentuknya lima fakultas: Fakultas Ilmu Pendidikan, Ilmu Sosal, Ilmu Eksakta, Ilmu Teknik, dan Ilmu Bahasa, terdiri atas 30 jurusan, BPP, Biro Pembinaan Pendidikan Agama, Biro Pancasila, Biro Perpustakaan, dan Biro Praktik Keguruan. Jurdiksatrasia termasuk ke dalam 30 jurusan yang ada di IKIP.

 

5. IKIP Bandung (periode 1966—1971)

Dalam suasana peralihan yang ditimbulkan oleh adanya kekacauan politik yang menimpa kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu telah menimbulkan suasana yang tidak kondusif bagi kegiatan akademik seperti yang dialami oleh semua perguruan tinggi di tanah air saat itu. Termasuk para mahasiswa saat itu turun ke jalan berdemonstrasi menuntut perbaikan hidup yang dikenal dengan slogan Tritura. Dengan demikian, suasana perkuliahan sedikit terganggu.

Hal yang penting yang menjadi catatan sejarah perkembangan IKIP Bandung antara lain adanya kepercayaan pemerintah dengan ditunjuknya IKIP Bandung sebagai IKIP pembina yang berkewajiban membina beberapa IKIP lain yang berada di Pulau Jawa. Sampai dengan tahun 1968 IKIP Bandung sebagai IKIP pembina mempunyai cabang di beberapa kota, yaitu 1) IKIP Bandung Cabang banda Aceh, 2) IKIP Bandung Cabang Palembang, 3) IKIP Bandung Cabang Banjarmasin, dan 4) IKIP Bandung Cabang Palangkaraya. Sejalan dengan kepercayaan itu, Jurdiksatrasia pun memiliki kewajiban membina jurusan-jurusan sejenis yang ada pada keempat IKIP tersebut.

6. IKIP Bandung (periode 1971—1978)

Sebagai lembaga pendidikan tinggi keguruan, IKIP berusaha menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama itu tidak hanya terjalin dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, tetapi juga dengan lembaga lain yang terkait baik di dalam maupun di luar negeri. Pengembangan lain dilakukan dengan kegiatan ilmiah: penelitian atau workshop yang relevan dengan kepentingan IKIP Bandung.

Upaya peningkatan dan pengembangan IKIP Bandung secara konsepsional dan terencana dimulai sejak tahun 1973 dengan disusunnya master plan IKIP Bandung. Penataan dan pembenahan dilakukan dengan pembangunan fisik dan sarana prasarana kampus sebagai upaya meningkatkan kualitas proses dan kualitas hasil belajar mengajar.

Perbaikan kurikulum mulai diperkenalkan pada tahun 1977 dengan melakukan studi penyusunan kurikulum IKIP Bandung berdasarkan kemampuan. Usaha meningkatkan kemampuan tenaga pengajar baik melalui penataran dalam maupun di luar negeri. Perbaikan dan penertiban administrasi umum dilakukan. Sebelum tahun 1977, sistem administrasi umum dan administrasi akademik bersifat desentralisasi, tetapi kemudian setelah tahun 1977 dilakukan sentralisasi sistem. Untuk kepentingan administrasi akademik didirikan Pusat Adminisrasi Akademik (PAA).

Pada tahun 1974 konsorsium pendidikan memberikan kepercayaan kepada IKIP Bandung untuk menyelenggarakan program pascasarjana dengan terbentuknya Lembaga Pendidikan Posdoktoral (LPPD). Jurusan bahasa dan sastra Indonesia termasuk ke dalam program LPPD. Mahasiswa yang mengambil program LPPD dari jurusan Bahasa Indonesia, antara lain Drs. Suardi Sapani dan Drs. Djago Tarigan.

7. IKIP Bandung (periode 1978—1987)

Persoalan yang cukup pelik sehubungan dengan upaya pengembangan pada waktu itu, antara lain dengan adanya kebijakan penataan kehidupan kampus yang secara sungguh-sungguh dan konsepsional melalui normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK). Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari mahasiswa dengan munculnya gerakan mahasiswa yang menjurus pada kegiatan politik praktis yang mengatasnamakan mahasiswa. Kegiatan tersebut meskipun tidak menunjukkan kekuatan yang besar, namun telah mengganggu ketertiban masyarakat ilmiah, khususnya dalam upaya menyiapkan calon guru dan ahli pendidikan dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

 

8. IKIP Bandung Periode (1987—1994)

Dalam periode ini dilaksanakan penataan struktur organisasi IKIP Bandung sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1990. Semula IKIP Bandung memiliki dua biro yaitu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), dikembangkan lagi menjadi tiga biro dengan dibentuknya Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI), sesuai dengan SK Mendikbud Nomor 944/A.2.1.2/C/1994.

 

9. IKIP Bandung Periode 1991—1994

Prioritas pengembangan IKIP Bandung pada periode 1991-1994 mencakup 11 bidang pengembangan, yaitu kurikulum, tenaga edukatif dan administrasi, kemahasiswaan, fasilitas pendidikan, manajemen, kesejahteraan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ketakwaan kepada Allah swt., alumni, KORPRI, Dharma Wanita, bidang kerja sama dan pertemuan ilmiah.

10. IKIP Bandung Periode 1995—1999

Berbagai kegiatan pengembangan pada periode ini tercermin dari pelaksanaan pengembangan kebijakan yang terdiri atas: meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., meningkatkan mutu akademik, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan personel, meningkatkan upaya pembinaan kemahasiswaan dan alumni, meningkatkan budaya akademik, meningkatkan kepeloporan, meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan mutu kerja sama regional, nasional, dan internasional, meningkatkan pembinaan sarana dan prasarana, meningkatkan pembinaan organisasi di luar kedinasan.

Hal penting yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan IKIP Bandung pada periode 1994-1999 yaitu dikeluarkannya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi, antara lain konversi pendidikan tinggi keguruan di tanah air menjadi universitas. IKIP Bandung sebagai komponen perguruan tinggi yang termasuk dalam Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) harus mampu mengikuti tuntutan perubahan serta mengantisipasi kemungkinan pada masa yang akan datang, –dalam konteks ini IKIP Bandung diupayakan melakukan konversi menjadi universitas.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 124 tanggal 7 Oktober 1999, IKIP Bandung bersama dengan beberapa IKIP lain berubah status kelembagaan menjadi Universitas Pendidikan Indonesia.

11. Periode Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai satu-satunya IKIP di Indonesia yang menggunakan nama Universitas Pendidikan Indonesia, sementara IKIP lain menggunakan nama Universitas Negeri, bukan tanpa alasan yang kuat melainkan disemangati oleh jiwa dan komitmen yang kuat terhadap dunia kependidikan. Dengan demikian, Universitas Pendidikan Indonesia memunculkan ciri tersendiri yang secara filosofis berbeda dengan IKIP.

Universitas Pendidikan Indonesia memiliki visi untuk menjangkau jauh ke depan dalam upaya menempatkan posisi, peran, dan fungsinya dalam pembangunan pendidikan nasional dan dalam pembangunan SDM Indonesia secara menyeluruh. Hal itu kemudian menjadi visi universitas untuk menempatkan diri sebagai salatu perguruan tinggi dengan komitmen kuat serta identitas kependidikan yang kental, yang berarti bahwa pendidikan adalah watak dan identitas UPI.

Tekad dan komitmen yang kuat untuk tetap berada pada jalur pendidikan tampak dalam visi dan misi UPI untuk tetap tampil dengan bendera kependidikan sebagai andalannya untuk mengambil kepemimpinan dalam membangun bangsa, sesuai dengan semangat PTPG yang didirikan dalam upaya mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan masyarakat bangsa.

Pendidikan adalah keunggulan UPI serta diversifikasi keilmuan lain dalam upaya meningkatkan daya kontribusinya kepada masyarakat bangsa. Disadari bahwa diversifikasi menuntut adanya mekanisme untuk melaksanakan cross fertilization, shares of resourcher dalam proses pengembangan keilmuan dan dalam proses pembelajaran. Hal itu merupakan suatu keunggulan manajemen yang dapat mengokohkan UPI dalam pembangunan perguruan tinggi dan pembangunan pendidikan nasional serta dalam upaya mempersiapkan mutu SDM Indonesia yang tinggi.

 

Perintis dan Pimpinan

Sebagai Perintis berdirinya Jurusan Bahasa dan Sastra adalah Dr. Soebardi. Beliau menjabat Ketua Jurusan bulan Maret 1955. sedangkan beberapa bulan sebelumnya, jurusan itu berjalan tanpa Ketua Jurusan, dipimpin langsung oleh Dekan PTPG pada waktu itu Prof. M. Sadarjoen Siswomartojo.

Pada waktu itu Jurusan Bahasa dan Sastra dibagi menjadi 2 seksi, yaitu (1) Seksi Bahasa dan Sastra Indonesia diketuai oleh Drs. Ukun Surjaman dan (2) Seksi Bahasa dan Sastra Sunda diketuai oleh Drs. Sjahrul Sjarief.

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi

Menumbuhkembangkan lulusan menjadi manusia berbudaya dan beradab, memiliki kemampuan dan wawasan untuk menjawab tantangan dan permasalahan kehidupan melalui pencetakan calon tenaga pengajar bahasa dan sastra Indonesia dan ahli bahasa/sastra yang berkelayakan.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan bagi calon tenaga kependidikan dan nonkependidikan dan meningkatkan kualifikasinya dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia;
  2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam rangka mengembangkan dan menerapkan disiplin ilmu bahasa dan sastra Indonesia;
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu dan tujuan-tujuan lain; dan
  4. Menggalang kerja sama dengan berbagai pihak baik secara vertikal maupun horisontal.

Tujuan

  1. Mendidik calon tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang profesional dan berkelayakan dalam bidang studi bahasa dan sastra Indonesia;
  2. Menghasilkan berbagai penelitian yang berkenaan dengan kebahasaan, kesastraan, kependidikan, dan pengajarannya;
  3. Menghasilkan berbagai program inovatif dalam bidang bahasa dan sastra  Indonesia; dan
  4. Menyelenggarakan berbagai program kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.